Bila peta bakosurtanal salah
19 03 2009
15 : 04
Ini curhatnya supervisor peta bakosurtanal. Pihak yang punya otoritas untuk menangani pembuatan peta-peta dasar di Indonesia. Menarik sekali untuk disimak. Sumber: RSGISForum-netBanyakorang yang sering "menuduh" bahwa "Peta Bakosurtanal salah", danmembuat banyak orang kelimpungan. Tuduhan itu biasanya diterima oleh"front-desk", yaitu Pusjasinfo (Bu Diah!) atau orang-orang Bakosurtanalyang sedang ketemu orang di luar (konferensi, bintek, sosialisasi). Danterkadang jawaban yang diberikan kurang memuaskan juga, karena yabanyak yang tidak tahu soal dapurnya, bagaimana produk peta itu terbuat.
Complain lain yang pernah saya terima adalah:
1. Kasus pulau Sangihe atau pulau Rondo yang konon tidak ada di peta Bako hanyalah salah satu contoh.
2. Ada waduk di sebuah kabupaten yang tidak digambar, dan ini konon menyesatkan proyek irigasi di sana.
3. Pertemuan sungai di Sulawesi keliru, dan akibatnya penelitian masalah Anoa oleh LIPI jadi meleset.
4. Ada bukit di suatu tanjung di Kalimantan yang jadi landmark nelayan, koq di peta tidak ada.
5.Ada jalan-jalan yang tidak digambar, atau digambar tapi peringkatnyakeliru (jalannya lebar sekali tetapi koq simbolnya jalan lokal).
6. Ada pemukiman yang salah nama, atau bahkan punya nama ganda.
7. Ada penutup lahan yang di sheet yang satu hutan, dan di sheet sebelahnya tegalan.
8. Sebuah kecamatan yang sekarang di Kabupaten B ternyata masih digambar di Kabupaten A
9. Batas darat antara Desa P,Q,R,S itu masih sengketa, koq di peta Bakosurtanal sudah digambar.
10.Batas laut dua Kabupaten Kepulauan di Peta Bakosurtanal berbeda denganUU Pembentukan Kabupaten ybs, ini sangat merugikan karena luasmempengaruhi hitungan DAU.
Udahlah, 10 saja cukup. Kalau diinventarisir benar bisa jadi bahan disertasi nich ... :-)
Dari sisi dapur, saya bisa memberi penjelasan umum sbb:
"Complain kesalahan peta" dapat dibagi menjadi dua:
1. Salah memang pada peta, dan ini dapat bersumber dari beberapa hal:
1.1. Delay antara akuisisi data, survey lapangan dengan publikasi peta.
Kitabelum punya sistem yang bisa menghasilkan peta sekejap mata, untukwilayah yang amat besar. Pusat PDRTR, dapurnya peta RBI Bakosurtanal,hanya memiliki kemampuan menghasilkan maksimum 200 NLP per tahun (ataukira-kira 150.000 km2 atau 15 juta hektar), ini sudah dengan dikeroyokbeberapa perusahaan / konsultan pemetaan. Ingat luas Indonesiakira-kira 190 juta hektar! Bikin peta itu tidak sekedar motret / ambil
citra,terus dikasih toponimi, dilayout, terus cetak. Kalau mau gitu ya cepat,tapi produknya bukan peta RBI (rupa bumi indonesia), jadi nantikomplainnya lebih banyak lagi...
Vendor teknologi (seperti Radaratau Satellite Image) suka "nyombong"bahwa mengambil data denganteknologi mereka akan cepat dan murah. Iya ngambilnya.... mrosesnya,berapa tahun? Proyek SRTM itu motretnya dari spaceshuttle cuma 1minggu, data baru keluar setelah 5 tahun! Itupun cuma DSM, bukan DTM,tidak ada interpretasi menjadi topographic line map, tidak ada toponimiyang rinci...
Walhasil, apa yang kita potret, yang masih kitacoba update lagi ketika survey lapangan, bisa saja sudah berubah lagipada saat publikasi. Karena itu, ketika ada complain seperti nomor 2(waduk terlewat), 5 (jalan salah), 6 (pemukiman salah), 7
(penutup lahan) salah, ya bisa saja. Tapi cobalah berpikir positif, dari 1000 objek di peta, berapa biji yang salah?
1.2. Data yang ada memang tidak memadai.
Beberapakali data yang kita butuhkan untuk membuat peta memang kurang memadai.Padahal Bakosurtanal selalu mencoba menggunakan last technology. Kitapernah mencoba pakai SPOT5-Stereo (resolusi 5 meter) untuk mengupdatepeta Kalimantan Barat skala 1:50.000. Sudah order ke SPOT, dari 22stereopair (44 scene) yang dibutuhkan, sampai Oktober baru ada 4 pair(8 scene) yang memenuhi syarat untuk stereoscopy. Yang lainnya sceneada tapi satu atau keduanya awan melulu. Bingung kan?
Untukmengatasi itu pernah juga pakai radargrametry dari citra Radarsat. Pasjadi DEM-nya, ada kenampakan-kenampakan aneh, gunung-gunung yangmenjulang sampai ke langit (H > 10.000 meter). Saya tanya keRadarsat, solusi mereka "buldozing" saja.
Ketika kita pangkas, akibatnya ada gunung yang ikut hilang (kasus complain no 4).
Untukoptimasi (penghematan) anggaran, kami pernah pakai foto-foto arsip HPHskala 1:20.000. Tetapi ketika untuk dibikin peta, pusing juga, karenafoto-foto itu tidak mengcover perkotaan (kan memang tidak ada hutan dikota!). Selain itu, foto-foto itu
sering tidak dilengkapi dengan prasyarat untuk fotogrametri (seperti info kalibrasi kamera dsb).
Jeniskamera dan skalanya juga heterogen, sehingga kalau diolah pakaisoftcopy fotogrametri pasti trouble. Pas disurvey, juga sudah banyaktampilan yang berubah, sehingga identifikasi untuk titik GCP yang maudiukur dg GPS sangat sulit.
1.3. Sistem pembuatan yang distributed dan bertahap.
Karenatidak mungkin memetakan Indonesia sekaligus, kita membuatnya bertahap.Tahun 2006 misalnya, kita petakan sebagian Kaltim, Kalteng dan Kalbar.Ada 7 kontraktor swasta yang terlibat. Tahun-tahun sebelumnya jugamirip. Nah ketika data antar kontraktor dalam satu tahun itu digabung,pasti ada yang tidak matched(kasuscomplain no. 7). Harus kita akui, bahwa SDM di persh-persh swasta kitajuga belum semua profesional. Banyak yang hanya dikarbit (training onthe job) ketika ada proyek, dan yang pinter-pinter suka kabur setelahitu.
Kami di Bakosurtanal punya kewajiban menjadikan data antar kontraktor itu jadi smooth – but it is not easy! Meski spec jelas, dan prosedur supervisi dijalankan, tetap saja map is not only science, but art!Ini baru dari tahun yang sama, bagaimana kalau yang dari tahun berbedadicoba di-matched kan? Wah mabuk deh! Peta di Luar Negeri juga akanmengalami hal yang sama.
Kadang unmatching ini cuma di planimetry(mungkin ada jalan baru, penutup lahan sudah berubah atau ada namabaru). Masih bisa diatasi, meski kita bingung juga, ini yang lamaikutan diupdate tidak, tetapi sumber data yang baru kan tidak ada... Yangmaha rumit kalau yang tidak matched ini di 3-dimensi, yakni kontur atau sungai. Kalau kontur dipas-pasin masih bisa, kalau sungai? Sungai tidakmungkin naik turun! Sungai diedit, otomatis kontur berubah. Konturberubah, batas bisa berubah. Batas berubah, landcover harus ikut. Landcover ikut, toponimi terpengaruh...
1.4. Sistem produksi yang belum terintegrasi dari A sampai Z
Kamisekarang menggunakan teknologi digital. Tetapi teknologi (software)yang dipakai belum menyatu. Untuk fotogrametri, kita pakai Datem danSoccet Set.
Untuk Image kita pakai Er-Mapper, PCI atau ENVI. Untukinterpretasi dan editing paling enak pakai AutoCAD. Untuk pembentukantopologi pakai ArcInfo/ArcView/ArcGIS. Untuk desktop kartografi danseparasi kita pakai FreeHand atau CorelDraw. Belum
semua softwareini bisa diconnect ke database spatial (seperti Oracle atauPostgreSQL). Nah terkadang, operator menemukan kejanggalan ketika sudahdi level
kartografi. Untuk memperbaikinya, harusnya kembali ke hulu,ke foto lagi, ke Soccet Set lagi. Tapi apakah ini selalu bisa? Tidak.Kadang waktunya sudah mepet. Jadi akhirnya yang diperbaiki kartonyasaja.
Cetakannya akan benar. Namun data digitalnya (misal DXF atau SHP-nya) masih salah.
2. Salah pada pengguna, ini juga beberapa hal:
2.1. Pengguna tidak memahami sistem pemetaan sistematis.
PetaRBI dibuat dengan metode sheetwise (skala 1:50.000, tiap sheetmengcover area 15' x 15'). Jadi tidak dibuat berdasarkan areaadministrasi. Pulau-pulau terluar, sering terletak ekstrem jauh di luarsheet normal, makanya bisa tidak masuk.
Solusinya memang dibuatInset. Kadang mau dibuat inset, data yang tersedia belum memenuhistandar minimal peta RBI (misalnya tidak ada data kontur dll).
2.2. Pengguna tidak memahami cara membaca peta.
Complainno 3 di atas, setelah saya telusuri ternyata hanya didasarkan pada petayang jauh lebih kecil (peta 1:500.000 buatan Departemen Kehutanan).Jadi ketika ybs melapor bahwa pertemuan sungai keliru, dari petanyasaja dia sudah bisa meleset 500 meter (1 mm = 500 meter). Apalagiternyata ybs tidak membawa GPS. Jangan-jangan identifikasi dia yangkeliru.
2.3. Pengguna tidak membaca disclaimer masalah batas.
Ingatdi setiap peta RBI ada disclaimer bahwa batas yang digambar bukanlahreferensi resmi. Di era otonomi daerah seperti sekarang, di manadaerah-daerah baru bermunculan seperti jamur di musim hujan, dan merekatidak ada kewajiban melapor ke Bakosurtanal,
sulit bagi Bakosurtanaluntuk mengikuti perkembangan batas yang baru (complain no 8 & 9).Untuk peta 1:250.000 Papua, kami akhirnya memutuskan untuk menaruhtoponiminya, tetapi tidak menggambar garis batasnya. Takut nanti garisbatas sementara ini malah
dijadikan legitimasi konflik antar daerah yang memicu perang suku.
Untukbatas laut lebih rumit lagi (complain no 10), karena rezim yang ada UUsebenarnya kewenangan laut Kabupaten hanya terbatas 4 mil. Sedang dipeta-peta,
kadang kita asal taruh saja batas di tengah-tengah(padahal lebih dari 4 mil). Untuk hitungan DAU, luas daratan yangdipakai adalah yang kami hitung dari batas sementara di peta RBI. Maubatas yang definitif? Ya tunggu HUT RI yang ke-100... kalau anggaran danSDMnya masih begini terus... :-) Saya ada paper hitungan tingkatkesalahan data luas yang ada dan pengaruhnya ke kesalahan uang DAU.
2.4. Pengguna tidak familier dengan legenda atau format digital yang ada.
PetaRBI dijual pada bentuk cetak atau digital format DXF atau ArcInfo(coverage or SHP). Untuk memahami bentuk cetak ya harus familiar denganlegenda peta RBI. Untuk peta digital lebih sulit, karena ada lebih dari200 kode layer. Kedalaman informasi peta digital jauh lebih tinggi daripeta cetak. Untuk mengubah dari DXF ke SHP, kami menggunakan script SMLkhusus, jadi tidak asal impor DXF ke ArcInfo/ArcView. Pasti
gagal kalau seperti itu.
Jadi sebelum ribut PETA BAKO SALAH, coba introspeksi
dulu...
Kitasama-sama sedang membangun sebuah sistem pemetaan Indonesia yanghandal, yang meliputi SDM, teknologi (hardware, software) , data,organisasi dan budget.
Bakosurtanal is not the sole player.Kita cuma kebetulan menurut undang-undang dapat amanah untuk menjadikoordinator sekaligus dinamisator dan katalysatornya... Kualitas petaditentukan juga oleh semua stakeholder yang terlibat. Dan SDM merekatergantung mutu pendidikan tinggi kita juga. Pendidikan tinggitergantung pendidikan SMA, SMP, SD. Yang SD payah... karena APBNPendidikan realnya masih jauh di bawah yang diamanahkan UUD, yaitu 20%.Wah koq jadi ke politik larinya...
Agar kira-kira dapat gambaran lengkap tentang proses pemetaan dan apa yang sering dituduhkan sebagai kesalahan.
Kesalahan itu memang kadang terjadi, bukan karena tidak updated,tapi memang "salah" - maksudnya pada level skala tersebut. Kami timsupervisi, biasanya membagi dalam kesalahan syntax dan kesalahansemantik.
Kalau kita tidak mengenal langsung objek realnya, maka kita hanya bisa kenali kesalahan syntax, misalnya ada tambak di pegunungan, atau ada pemukiman tanpa akses jalan/sungai, maka itu pasti salah.
Tetapi kalau yang semantik, misalnya apakah yang benar "Gunung Merbabu" atau "Gunung Marbabu", maka ini susah. Kita harus punya source yang dapat dipercaya. Jadi yang berani nyalahin (mau merevisi, mengupdate) harus lebih terpercaya dari info pertama.
Usiadata di dalam peta itu tidak sama. Data kontur/topografi saya kirabertahan sampai 50 tahun, kecuali ada pembangunan besar-besaran yangmerubah landskap. Penutup lahan (vegetasi) bisa berubah setiap musim.Pemukiman dan jalan berubah menurut pembangunan, kalau di kota-kotakecil di daerah, amat sangat lambat perubahannya. Batas administrasidan toponimi, berubah immediately kalau ada policy dari pemerintah.
Dariseluruh komponen peta, yang termahal adalah topografi (kontur, alur,sungai, garis pantai). Ini hampir 70% dari biaya produksi. Paling murahadalah jalan utama -- ini yang bisa diupdate sendiri pakai gps-tracking oleh masyarakat. Siapa yang mau meng-update jalan-jalan setapak di hutan / pegunungan secara sistematis?
Usulpak Aslan tentang "update berbasis masyarakat" cukup menarik, tetapiperlu dicermati. Mengupdate yang seperti apa? Secara umum, di setiaplembar peta Bako ada kalimat: "AGAR MEMBERI TAHU BAKOSURTANAL KALAUDITEMUKAN KESALAHAN DI PETA ITU". Kami pernah coba lho... ternyatasangat sedikit yang memberi tahu dan yang sedikit inipun,pemberitahuannya sulit ditindaklanjuti.
Menurut saya, kalau masyarakat mau bikin peta sendiri, gps-tracking sendiri, atau men-derivate peta-petaturunan dari peta Bako, terus disempurnakan sendiri, silakan saja. Itupeta Jakarta dari Gunther yang sangat ngetop itu, topografinya jugaambil dari Bako koq. Saya lihat sendiri agreementnya sekitar 10 tahuny.l. Jadi dia sangat santun, bikin perjanjian mutual,
jadi Bako juga teoretis boleh jual produk dia.
Investasiyang dikeluarkan Gunther saya kira tidak akan sampai sepersepuluh yang dikeluarkan APBN melalui Bakos. Tahun 2006, PT Enrique juga mengeluarkanpeta jalan untuk Bandaaceh dari petatop Bako yang terbaru (pascatsunami). Untuk bikin peta jalan itu,
investasi dia hanya 100.000Euro. Bako mengeluarkan dana untuk pemotretan, GCP, interpretasi,fieldcheck toponim dsb lebih dari 2 juta US$.
Jadi saya kira yang penting jangan meng-klaim sesuatu yang bukan miliknya, atau sesuatu lebih hebat dari sebenarnya.
Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Koordinator Supervisi
Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi & Tata Ruang,
Bakosurtanal.
[Sumber : http://irmant.blogspot.com]
Track Back : http://manage.catatanku.com/tb.cgi/246_1526_2009_03
Komentar Anda